BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat proses penetapan upah minimum 2027.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin mengatakan, batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.
Hal tersebut disampaikan Rusma usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/11).
Rusma meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, khususnya dinas ketenagakerjaan, segera melakukan percepatan tahapan penetapan upah minimum. Menurutnya, koordinasi antara pemprov dan kabupaten/kota diperlukan agar proses penetapan tidak melewati tenggat waktu.
Sebelumnya Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti mengatakan, rapat Dewan Pengupahan Provinsi sudah mulai dilaksanakan. Meski demikian, proses pembahasan belum bisa sampai pada penentuan besaran UMP karena masih menunggu indikator ekonomi.
Terpisah, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel, Winardi Sethiono, sampai saat ini pihaknya melakukan pencermatan terhadap penetapan UMP 2027. “Ada angka dan regulasi yang memperhatikan pekerja dan dunia usaha secara seimbang sehingga segera pula dapat disusun perencanaan usaha dan pengupahannya bersamaan dengan rencana penerimaan pekerja baru untuk ikut berperan mengurangi angka pengangguran yang ada,” ujarnya.
Pengusaha mendukung skema perhitungan yang mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) mengingat situasi sulit saat ini, sehingga pekerja memang memerlukan penyelamatan tetapi berharap dilakukan secara faktual, obyektif, transparan, terukur dengan terap memperhatikan kemampuan dunia usaha.
Baca juga: Harga Kebutuhan Naik, Buruh Ingin Upah Disamakan KHL, HIPMI Kalsel: UMP 2027 Bisa Tembus Rp 4 Juta
Adapun kekhawatiran yang dirasakan jika upah tak sebanding dengan produktivitas adalah maraknya PHK, karena kemampuan dunia usaha menjadi berkurang dalam membayar upah dan untuk itu diperlukan bantuan strategi non upah dari pemerintah dan tak hanya mengandalkan upah dalam memperbaiki kesejahteraan pekerja.
Sebaiknya pula, lanjut Winardi, KHL tak diterima begitu saja tapi divalidasi secara cermat dan obyektif dalam suasana kekeluargaan penuh empati, dengan melibatkan ahli dan unsur pekerja dan pengusaha, penghematan dengan pemilihan bahan setempat yang harganya lebih terjangkau tanpa mengorbankan nilai gizi perlu dilakukan. Pemberian makan pada anggota keluarga melalui program pemerintah yang lain, perlu diperhitungkan.
“Aspirasi dunia usaha tentu akan disampaikan melalui petugas yang ditunjuk untuk duduk di Dewan Pengupahan, hanya berharap aspirasi tersebut benar benar dipertimbangkan oleh semua pihak,” katanya.
Adapun terkait penetapan UMP Kalsel 2027, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel menilai bahwa hal ini masih dalam proses dan berharap semua pihak bersabar.
Ketua Kadin Kalsel, Hj Shinta Laksmi Dewi, menyatakan, dunia usaha berharap proses penetapan UMP 2027 berjalan tepat waktu, transparan dan berdasarkan kajian objektif.
"Kadin Kalsel mendorong agar pemerintah, pengusaha dan pekerja duduk bersama sehingga keputusan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil ekonomi Kalsel," katanya.
Mengenai perhitungan UMP berdasarkan KHL, Kadin mendukung itu sebagai salah satu indikator penting. “Namun, survei KHL harus dilakukan secara objektif, representatif, dan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup serta kemampuan dunia usaha di daerah," pesannya.
Jadi, mesti melakukan penilaian terhadap validasi data KHL dan BPS. Data harus akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kadin Kalsel mendorong keterlibatan unsur pengusaha dan pekerja dalam proses verifikasi agar tidak terjadi perbedaan antara data statistik dan kondisi nyata di lapangan.
Prinsip Kadin Kalsel, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, tetapi dunia usaha juga harus tetap tumbuh. Jangan sampai kebijakan kenaikan upah justru mengurangi kesempatan kerja.
(banjarmasinpost.co.id/muhammad saiful riki/salmah)
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.