TRIBUNGORONTALO.COM - Penyesuaian aturan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berdampak pada relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejumlah relawan dilaporkan kehilangan pekerjaan. Sebagian lainnya harus menerima pengurangan jam kerja yang berimbas pada pendapatan mereka.

Persoalan ini mencuat setelah pengelola dapur melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja menyusul perubahan petunjuk teknis (juknis) pembiayaan dan operasional SPPG yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pada 3 November 2026, BGN mengumumkan penyesuaian biaya operasional dapur MBG dengan batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat efisiensi dan tata kelola penggunaan anggaran negara. Sebelumnya, pembiayaan operasional menggunakan mekanisme at cost tanpa plafon.

Perubahan skema ini membuat pengelola SPPG perlu menyesuaikan pengeluaran, termasuk kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Jumlah Relawan Dapur MBG Diatur Berdasarkan Kapasitas
Dalam ketentuan terbaru, BGN memberikan acuan kebutuhan relawan berdasarkan kapasitas penerima manfaat di setiap dapur.

Mengutip keterangan resmi BGN pada 5 November 2026, kebutuhan tenaga kerja harian dibagi menjadi lima kelompok.

Dapur dengan 1.000–1.499 penerima manfaat memiliki acuan 15 relawan.

Untuk dapur yang melayani 1.500–1.999 penerima manfaat, jumlah acuannya 24 relawan.

Sementara itu, dapur dengan 2.000–2.499 penerima manfaat memiliki acuan 33 relawan. Jumlahnya menjadi 42 orang untuk kapasitas 2.500–2.999 penerima manfaat.

Adapun dapur yang melayani 3.000 penerima manfaat atau lebih memiliki acuan 47 relawan.

Penyesuaian tersebut membuat pengelola perlu mengevaluasi kembali komposisi tenaga kerja di dapur masing-masing.

Dapur yang sebelumnya memiliki jumlah relawan lebih banyak berpotensi mengatur ulang pembagian tugas dan jadwal kerja.

Pengelola tersebut menyatakan keputusan itu bukan karena relawan melakukan kesalahan ataupun memiliki kinerja buruk.

Relawan Keluhkan Pemangkasan Jam Kerja

Dampak perubahan aturan juga disuarakan sejumlah relawan di Sulawesi Selatan.

Dalam Konsolidasi Mitra MBG Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan di Makassar pada 7 November 2026, sejumlah relawan menyampaikan keberatan terhadap penerapan juknis terbaru.

Keluhan mereka meliputi pengurangan jumlah tenaga kerja, pemberhentian relawan, hingga penurunan pendapatan akibat perubahan jadwal kerja.

Para relawan berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan.

Mereka menilai pekerjaan di dapur MBG tidak hanya berkaitan dengan memasak. Ada pula persiapan bahan makanan, pencucian ompreng, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Karena itu, jumlah tenaga kerja dinilai perlu memperhitungkan seluruh rangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari.

BGN Bantah Ada Instruksi PHK Massal

Di tengah keluhan tersebut, BGN menegaskan tidak pernah mewajibkan pengelola SPPG melakukan pengurangan relawan.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan angka kebutuhan tenaga dalam juknis merupakan alternatif perhitungan, bukan batas maksimal jumlah relawan yang boleh bekerja.

Artinya, pengelola tetap diperbolehkan memiliki jumlah relawan lebih banyak dari angka acuan selama biaya operasional tidak melampaui pagu maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

BGN juga menawarkan sistem kerja bergilir atau shifting sebagai salah satu solusi.

Melalui pola tersebut, relawan dapat bekerja secara bergantian sesuai kebutuhan pelayanan dapur. Pengelola tidak harus menempatkan seluruh tenaga kerja pada waktu yang sama setiap hari.

Skema ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan operasional tanpa harus selalu berujung pada pemberhentian relawan.

Pemberhentian relawan MBG tidak seluruhnya memiliki penyebab yang sama.

Sejumlah kasus sebelumnya juga berkaitan dengan evaluasi kehadiran, persoalan pengelolaan, maupun kebijakan internal mitra dapur.

Selain itu, BGN memberlakukan penghentian sementara terhadap 6.097 SPPG sejak 2 November 2026 karena tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Penghentian tersebut merupakan sanksi terhadap operasional dapur, bukan keputusan PHK massal terhadap relawan.

Dengan demikian, penyesuaian anggaran dan kebutuhan tenaga kerja memang menjadi salah satu faktor yang memicu persoalan di sejumlah dapur. Namun, keputusan pemberhentian tetap perlu dilihat berdasarkan kebijakan dan alasan masing-masing pengelola SPPG.

Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG, nasib relawan yang selama ini menjalankan operasional dapur juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. (*)