TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Sebanyak 262 perguruan tinggi berkomitmen mendampingi 40 ribu desa hingga 2029 sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Abdul Haris, dalam Dialog Interaktif bertema “Kampus Berdampak untuk Desa: Mendorong Inovasi dan Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan” di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (5/11/2026).

Baca juga: Persentase Kemiskinan Turun Jadi 13,12 Persen, Pemkab Wonosobo Raih Mandaya Awards 2026

Abdul Haris mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat desa agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Menurutnya, pemerintah telah menggeser arah kebijakan dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi jumlah kantong kemiskinan.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemenko PM telah menetapkan 16.550 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas melalui Keputusan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026.

Abdul Haris menjelaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, inovasi, dan perluasan akses pendidikan.

Selain komitmen pendampingan 262 perguruan tinggi terhadap 40 ribu desa hingga 2029, pemerintah juga membuka ruang bagi inovasi kampus melalui program Innovillage 2026 dan Mandaya Awards 2026.

Di bidang pendidikan, sebanyak 12 perguruan tinggi telah mendeklarasikan komitmen pemberian beasiswa yang akan dimulai pada tahun akademik 2027.

Beasiswa tersebut diprioritaskan bagi keluarga miskin di desa dan daerah tertinggal.

“Komitmen perguruan tinggi perlu diikuti ukuran. Kami mengajak UNESA dan seluruh perguruan tinggi untuk menempatkan pendampingan di lokasi prioritas dan mengukur hasilnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, bukan hanya anggaran dan fisik, agar dampak kampus bagi desa dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Haris.

Baca juga: Pemerintah Dorong Perubahan Pola Penanganan Kemiskinan, Dulu Bansos Kini Fokus Pemberdayaan Ekonomi

Dia menambahkan, sejumlah program prioritas pemerintah juga memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan SMK Go Global.

Menurutnya, program-program tersebut akan memberikan dampak lebih besar apabila didukung ekosistem pemberdayaan yang melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat setempat.

"Melalui dialog tersebut, kami mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta komunitas lokal," kata dia.

Kolaborasi itu diharapkan dapat memperkuat pendampingan masyarakat sekaligus menghasilkan program pengentasan kemiskinan yang terarah dan terukur.