SURYA.co.id, LUMAJANG - Sebanyak 35.195 warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, telah terdata melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kementerian Sosial (Kemensos).

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut dikerahkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan pendaftaran berbasis digital.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengatakan pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial.

“Sebanyak 35.195 pendaftar telah terdata melalui pelaksanaan program Perlinsos,” ujarnya kepada SURYA.co.id, Kamis (29/10/2026).

Bantu Warga yang Kesulitan Akses Digital

Indriono menjelaskan, pendamping PKH yang bertugas sebagai agen Perlinsos telah menjalankan pendataan di wilayah masing-masing.

Mereka membantu warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi agar tetap dapat mengakses layanan tersebut.

Pendaftaran dilakukan melalui sejumlah cara, mulai dari mendatangi rumah warga, menghubungi masyarakat secara langsung, hingga memanfaatkan pertemuan kelompok PKH yang rutin digelar setiap bulan.

Menurut Indriono, pendekatan langsung tersebut penting untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat digital.

“Di zaman digital ini, teman-teman sudah menjadi agen Perlinsos. Mereka bisa mendaftarkan orang yang tidak bisa digital,” katanya.

1.646 Petugas Tersebar di 21 Kecamatan

Untuk memperluas jangkauan pendataan, sebanyak 1.646 petugas Perlinsos disiapkan dan tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Indriono berharap keberadaan para petugas tersebut dapat membantu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses perlindungan sosial.

Ia menegaskan, agen Perlinsos tidak hanya berasal dari kalangan pendamping PKH.

Masyarakat umum juga berpeluang terlibat dalam membantu proses pendaftaran.

Pelibatan berbagai unsur masyarakat itu diharapkan dapat mengurangi hambatan akses layanan digital, sekaligus memperluas jangkauan pendataan warga yang membutuhkan perlindungan sosial.