Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029
Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Bobby di Medan, Jumat, mengatakan lima prioritas tersebut meliputi pengembangan RSU Haji Medan berstandar internasional, sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, afirmasi pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.
Salah satu prioritas yang dibahas adalah rencana pengembangan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional.
Proyek tersebut direncanakan mendapat dukungan Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola Export-Import Bank of Korea atau Korea Eximbank.
Bobby mengatakan proses pengajuan proyek tersebut telah berjalan sejak Februari 2024 dengan skema pembiayaan yang ditawarkan berupa bunga 0,05 persen, jangka waktu 40 tahun, serta masa tenggang 10 tahun.
Namun, seiring penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyek tersebut belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.
"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan," kata Bobby.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan usulan agar proyek tersebut kembali dimasukkan dalam perencanaan kepada Bappenas pada 22 September 2026.
"Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029," ujarnya.
Prioritas berikutnya berkaitan dengan sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah. Bobby mengatakan arah pembangunan nasional di Sumatera Utara telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sehingga pemerintah daerah membutuhkan arahan mengenai keberlanjutan dan perkembangan proyek prioritas, termasuk proyek strategis nasional.
Pemprov Sumut juga mengusulkan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias periode 2027-2029 secara terintegrasi dan tahun jamak.
Menurut Bobby, Kepulauan Nias memiliki potensi di sektor pariwisata dan budaya, kelautan dan perikanan, perkebunan, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.
Program afirmasi tersebut diharapkan mendapat dukungan anggaran untuk meningkatkan konektivitas, layanan dasar dan sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan, serta penguatan Kota Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.
"Kami juga berharap lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan, dan tahapan pelaksanaan jelas dan terukur. Sekaligus usulan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi," katanya.
Prioritas lainnya adalah usulan pengembangan Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional.
Dalam konsep tersebut, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kuala Tanjung sebagai international hub, sedangkan Sei Mangkei menjadi pusat hilirisasi. Pemprov Sumut juga mengusulkan peta jalan dan target pengembangan koridor periode 2027-2029 serta integrasi program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.
Adapun prioritas kelima adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera Utara periode 2026-2028 dengan fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
"Kami memohon Bappenas menyelesaikan hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas," kata Bobby.