TRIBUNBBEKASI.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) mendukung pembenahan layanan haji dan umrah untuk mencegah potensi kecurangan, termasuk penipuan yang memanfaatkan panjangnya waktu tunggu keberangkatan haji.

Tito mengatakan, penggunaan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) dapat membantu pemerintah meminimalkan celah kecurangan dalam penyelenggaraan haji.

Hal itu disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan.

Tito menjelaskan, data kependudukan yang dikelola Kemendagri telah mencakup 98 persen dari lebih 290 juta penduduk Indonesia.

Data tersebut dinilai dapat membantu memastikan ketepatan identitas jemaah dan mencegah penyalahgunaan data.

Ia berharap digitalisasi layanan berbasis data kependudukan dapat mencegah praktik kecurangan seperti penggunaan nama orang lain, pencatatan nama ganda, hingga upaya mempercepat keberangkatan yang tidak sesuai ketentuan.

“Ini akan bisa diselesaikan, diclearkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya,” ujar Tito.

Ia meminta kepala daerah menindaklanjuti SEB tersebut dengan bersinergi bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di daerah masing-masing.

“Kita minta mereka (kepala daerah) follow up dengan bahan paparan kami dan surat edaran tadi menjadi pegangan dasar hukum bagi mereka untuk melakukan pembenahan di daerah masing-masing,” katanya.

Selain digitalisasi layanan, pemerintah juga membenahi penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi calon jemaah haji agar tidak terjadi perbedaan biaya yang mencolok antardaerah.

“Penyeragaman tarif, kan ada yang mahal, ada yang murah,” tutupnya.

Penandatanganan SEB tersebut turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta sejumlah pejabat terkait.