BOLASPORT.COM - Fenomena kerusuhan suporter kembali menjadi sorotan besar dalam sepak bola Indonesia.

Mulai dari aksi turun ke lapangan, penyalaan flare, hingga perusakan fasilitas stadion terus berulang dan berujung pada hukuman berat dari Komdis PSSI.

Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan besar, apakah hukuman yang selama ini diberikan benar-benar efektif?

Pengamat Sepak Bola, Doni Setiabudi, menilai hukuman yang dijatuhkan sejatinya sudah cukup berat dan sangat merugikan klub.

Namun di sisi lain, perilaku oknum suporter masih terus berulang.

Sehingga diperlukan langkah yang lebih tegas dan modern dalam pengelolaan pertandingan.

Sejumlah kasus dalam beberapa musim terakhir menunjukkan dampak kerusuhan suporter bukan hanya merugikan klub secara moral, tetapi juga secara finansial.

Persela Lamongan misalnya, sempat dihukum larangan bermain tanpa penonton selama satu musim akibat kerusuhan suporter.

Hukuman itu menjadi pukulan besar bagi klub karena kehilangan pemasukan pertandingan dan berdampak terhadap kondisi finansial tim hingga membuat sejumlah investor memilih mundur.

Terbaru, Persipura Jayapura juga menerima hukuman larangan bermain tanpa penonton selama satu musim.

Situasi tersebut membuat klub berjuluk Mutiara Hitam harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar.

Terutama untuk kebutuhan akomodasi dan transportasi tim, sementara pemasukan dari penjualan tiket dan kehadiran suporter praktis hilang.

Belum selesai sampai di situ, kasus terbaru kembali terjadi saat laga PSM Makassar kontra Persib Bandung.

Ulah oknum suporter yang masuk ke dalam lapangan kembali membuat klub berada dalam posisi dirugikan dan terancam sanksi tambahan.

"Kalau saya berkaca dari beberapa pertandingan terakhir yang memang sering terjadi kerusuhan atau suporter masuk ke lapangan, sebenarnya hukuman itu cukup terasa."

"Contohnya Persib Bandung yang kena denda AFC sampai Rp3,5 miliar dan larangan didampingi penonton beberapa pertandingan. Itu jelas berat dan sangat merugikan klub," ujar Doni.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Jalu itu, efektivitas hukuman harus dilihat dari dua sisi.

Pertama, Komdis PSSI harus benar-benar tegas dan konsisten menjalankan regulasi tanpa pandang bulu.

"Kalau regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya harus diterapkan seperti itu."

"Jangan sampai sanksi muncul berdasarkan persepsi atau suka tidak suka terhadap klub tertentu,” kata Doni.

Namun Doni juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni budaya suporter di Indonesia yang dinilai masih belum siap menerima kekalahan.

Dalam sepak bola cuma ada tiga hasil, menang, kalah, atau seri.

Tapi budaya menerima kekalahan suporter Indonesia masih rendah.

Makanya, kata Doni edukasi kepada suporter itu penting.

Doni menilai kerusuhan yang terjadi sejatinya bukan hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga merusak atmosfer pertandingan dan membuat penonton lain merasa tidak nyaman.

“Walaupun mereka bilang cinta klub, tapi kalau tindakannya merugikan klub, ya sebenarnya kita tidak butuh suporter seperti itu,” tegasnya.

Ia juga menilai hukuman larangan suporter hadir di stadion sudah mulai kehilangan efektivitas.

Makanya, kata Doni harus ada sistem pendataan yang lebih baik.

Doni bahkan mendorong penggunaan teknologi face recognition seperti yang sudah diterapkan di sejumlah liga luar negeri.

Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu mengidentifikasi pelaku kerusuhan agar tidak bisa kembali masuk stadion.

“Kalau memang mau ada efek jera, pelaku kerusuhan harus bertanggung jawab langsung."

"Jangan cuma klub yang dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana,” katanya.

Selain itu, Doni menilai klub juga harus lebih aktif membangun komunikasi dengan komunitas suporter.

Salah satunya dengan membuat forum rutin atau sarasehan agar supporter memahami kondisi finansial klub.

“Misalnya dijelaskan bahwa pemasukan klub banyak habis karena denda akibat pelanggaran suporter."

"Kalau stadion aman dan sponsor masuk lebih banyak, efeknya tiket bisa lebih murah dan fasilitas lebih baik."

"Jadi suporter juga harus sadar bahwa menjaga keamanan stadion itu menguntungkan mereka sendiri,” ucapnya.

Senada dengan Doni, Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin, menilai akar utama persoalan tetap berada pada perilaku suporter yang harus berubah.

“Perilaku supporter yang harus berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu harus siap menang dan kalah."

"Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub,” ujar Amir.

Menurut Amir, keputusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai aturan yang berlaku.

Namun ia mengakui klub tetap menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ulah oknum suporter.

“Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub yang sejatinya dirugikan,” katanya.

Amir juga menilai edukasi dan sosialisasi kepada suporter sebenarnya sudah sering dilakukan.

Namun perubahan perilaku belum sepenuhnya terjadi.

“Mau formula apa pun kalau perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan aparat keamanan kini tidak lagi mentoleransi tindakan melanggar hukum di stadion. 

"Mereka harus disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak,” tegas Amir.

Berulangnya kerusuhan supporter kini menjadi alarm serius bagi sepak bola Indonesia.

Sebab dampaknya bukan hanya soal denda dan hukuman tanpa penonton, tetapi juga ancaman terhadap iklim industri sepak bola nasional.

Ketika klub terus dirugikan oleh sanksi, sponsor bisa kehilangan minat untuk berinvestasi.

Pada akhirnya, klub yang menanggung beban finansial terbesar, sementara kompetisi juga kehilangan nilai profesionalismenya.

Karena itu, pembenahan sepak bola Indonesia dinilai tidak cukup hanya lewat hukuman.

Dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari PSSI, operator liga, klub, aparat keamanan, hingga suporter sendiri agar atmosfer sepak bola Indonesia bisa berkembang menjadi lebih sehat, aman, dan profesional.