TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dan besarnya dana yang dikelola dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), isu fraud atau kecurangan dalam sistem pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan serius karena dinilai berpotensi menggerus keberlanjutan layanan publik apabila tidak dikendalikan secara ketat.

Baca juga: Cerita Peserta PBI yang Rasakan Manfaat Program JKN: Tidak Khawatir Lagi Soal Biaya

Praktik seperti klaim tidak sesuai, penyalahgunaan layanan, hingga ketidaktepatan administrasi tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas layanan di fasilitas kesehatan, mulai dari antrean pasien, keterbatasan pembiayaan tindakan medis, hingga akses terhadap layanan lanjutan di rumah sakit.

Dalam konteks inilah, BPJS Kesehatan memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan fraud sebagai upaya menjaga dana iuran gotong royong masyarakat agar tetap aman, tepat guna, dan berkelanjutan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa penguatan pencegahan fraud menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di tengah dinamika kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat.

Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat keberhasilan efisiensi sebesar Rp6,5 triliun melalui penguatan sistem pencegahan fraud di layanan kesehatan. Nilai tersebut setara sekitar 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan nasional.

“Pada tahun 2025, BPJS Kesehatan berhasil melakukan efisiensi melalui penguatan pencegahan fraud sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 3,4 persen dari total biaya pelayanan kesehatan,” ungkap Pujo dalam sambutannya pada rangkaian kegiatan Kick Off HUT ke-58 BPJS Kesehatan dan Launching Quick Win Direksi di Universitas Padjadjaran, Rabu (20/5/2026).

Pujo menegaskan bahwa capaian efisiensi tersebut bukan semata-mata soal penghematan anggaran, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan dana gotong royong peserta JKN digunakan secara optimal bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan dana gotong royong peserta dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa isu fraud dalam layanan kesehatan bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan layanan publik yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

Jika tidak dicegah, kebocoran dana dapat memengaruhi kualitas layanan kesehatan, mulai dari waktu tunggu pasien hingga ketersediaan pembiayaan tindakan medis di fasilitas kesehatan.

Baca juga: Raffi Ahmad Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan BPJS Kesehatan, Dianggap Panutan untuk Hidup Sehat

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menilai bahwa keberlanjutan Program JKN tidak hanya bergantung pada aspek pembiayaan dan jumlah peserta, tetapi juga pada integritas tata kelola serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan gotong royong harus dijaga dalam memperkuat ekosistem JKN. Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan dan kepesertaan, tetapi juga kualitas layanan, integritas tata kelola, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Stevanus.

Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus, yang menegaskan bahwa layanan kesehatan dalam Program JKN harus berbasis indikasi medis yang jelas, diagnosis yang tepat, serta prinsip efektivitas dan efisiensi.

“Pemberian layanan kesehatan harus dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas, diagnosis yang tepat, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien,” tegasnya.

Selain penguatan pengawasan fraud, BPJS Kesehatan juga terus memperluas akses layanan kesehatan canggih seperti cathlab, kemoterapi, dan radioterapi di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Rekrutmen Anggota Komite Non Dewan Pengawas, Terbuka bagi Lulusan S1