SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Harus menunggu 15 tahun untuk menaikkan Harga tiket masuk (HTM) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Wisata favorit yang berlokasi di tengah kota ini segera melakukan penyesuaian tarif.
Tahun ini, manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS tersebut akan memberlakukan tarif baru. Direncanakan pemberlakukan HTM baru ini dimulai tahun ini, 2025.
Informasi yang diterima SURYAMALANG.COM, HTM baru di KBS itu akan diberlakukan tidak dalam waktu lama lagi. Tinggal menunggu persetujuan Wali Kota Surabaya. Sebagai BUMD di bawah Pemkot Surabaya, pemberlakuan HTM baru KBS harus ada Perwali.
"Demi kepentingan yang jauh lebih besar dan jangkauan lebih panjang, sudah saatnya hasil kajian kami memang perlu ada penyesuaian tarif baru masuk KBS. Wis 15 tahun," ujar Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, Nurika Widyasanti kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (10/4/2025).
Di saat harga-harga pada naik, KBS masih berusaha setia dengan HTM lama Rp 15.000. Begitu juga dengan nilai uang yang juga makin tereduksi, KBS tetap dengan tarif lama. Bahkan lebih murah dari wisata serupa di tempat lain.
Wisata taman satwa lain jauh lebih mahal. Mereka bahkan memberlakukan tarif week day dengan weekend dan libur nasional berbeda. Misalnya TSTJ Solo HTM Rp 40.000 sampai Rp 75.000. TRMS Banjarnegara Rp 20.000 - Rp 25.000.
Sementara Semarang Zoo Rp 20.000, Rp 25.000 dan Rp 30.000. Begitu juga KBT Bandung Rp 40.000-Rp 60.000. Maharani Zoo Rp 40.000-Rp 60.000.
Medan Zoo dan Taman Marga Satwa Bukit Tinggi Rp 20.000 - 25.000. Bahkan Gembira Loka Yogyakarta Rp 60.000 - Rp 75.000. Taman Safari Prigen paling murah Rp 135.000. Jatim Park paling murah Rp 140.000.
Sementara Taman Satwa KBS Rp 15.000 baik hari biasa, weekend maupun libur panjang. Sejak 2010, KBS terus bertahan dengan tarif murah Rp 15.000 per orang.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), KBS tetap memberi layanan wisata terbaik bagi pengunjung. Rencana penyesuaian tarif masuk KBS itu akan dikonversikan dengan peningkatan layanan dan pemberian makan satwa.
Dengan koleksi ribuan satwa tentu perlu pakan dan perawatan kandang. Begitu juga menjaga tempat KBS tetap bersih, nyaman, dan asri juga butuh operasional yang tidak sedikit. Manajemen menyebut bahwa penyesuaian tarif masuk KBS menjadi opsi paling masuk akal.
Saat ini koleksi satwa KBS mencapai 2.245 jumlah satwa dengan 218 jenis satwa. Luasan lahan KBS mencapai 15,2 hektare. Berbagai wahana bisa dinikmati di Bonbin peninggalan Belanda ini. Mulai feeding satwa langsung, animal story, taman pasir, kolam renang, tunggang gajah dan masih banyak lagi.
Di tengah situasi ekonomi yang belum menentu, KBS terus akan memberikan yang terbaik untuk pengunjung dengan berbagai terobosan dan inovasi di wisata KBS. Manajemen optimistis dengan kepercayaan masyarakat kepada KBS akan membawa KBS makin nyaman dan berkesan.
Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Mochamad Nahroni menyebut bahwa manajemen membarengi penyesuaian tarif masuk KBS itu dengan kajian. Namun pihaknya juga harus patuh pada Wali Kota Surabaya terkait penyesuaian tarif masuk tesebut.
Nanti akan ada Perwali soal tarif baru KBS. "Kami harus patuh apa yang menjadi keputusan Pak Wali dalam penyesuaian tarif baru masuk KBS nanti. Kami patuh," ungkap Nahroni.
Pertengahan Tahun ini
Manajemen KBS belum memutuskan kapan pemberlakukan tarif baru masuk KBS. Namun informasi yang berkembang bahwa penyesuaian HTM KBS baru itu akan mulai diberlakukan pertengahan tahun ini.
Sekitar Juni atau Juli akan ada penyesuaian tarif baru di KBS. Momen libur sekolah akan menjadi momen pemberlakuan HTM baru KBS. Manajemen menjamin nilai kenaikan tarif masuk KBS masih terjangkau.
Melihat tarif wisata taman satwa lain sudah di atas Rp 25.000, KBS tetap akan berpihak pada keterjangkauan warga. Kemungkinan HTM baru KBS Rp 25.000. Berlaku flat tak mengenal weekend atau libur nasional.
"Nilai pasti HTM baru masih menyesuaikan. Tapi kami pastikan masih di bawah rata-rata tarif destinasi wisata kebun binatang yang ada. Sebagai BUMD, selain mengemban amanah rekreasi yang terjangkau, KBS adalah lembaga konservasi dan edukasi," kata Nahroni.
