TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Usulan pengaktifan kembali, Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) mulai muncul. Terlebih penduduk pendatang (duktang) diprediksi akan datang usai perayaan Idul Fitri ke Bali untuk bekerja.
Plt PMD dan Dukcapil Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, mengungkapkan penduduk Bali yang sudah melakukan perekaman KTP-el tahun 2023 sebanyak 3.262.123 jiwa atau sebesar 97,13 persen dan penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 3.238.141 jiwa atau 99,26 persen.
“Sementara pada tahun 2024, penduduk yang sudah melakukan perekaman sebanyak 3.304.148 jiwa atau 99,36 persen dari penduduk yang wajib mempunyai KTP-el, dan yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 3.286.418 jiwa atau 99,46 persen. Dengan demikian bahwa kepemilikan KTP-e meningkat di tahun 2024,” jelasnya pada, Jumat 14 Maret 2025.
Ini kata Sumarajaya, menunjukkan bahwa kepatuhan penduduk terhadap peraturan administrasi kependudukan semakin meningkat.
Dalam administrasi kependudukan, dikenal dengan penduduk non permanen yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non permanen.
Di mana, penduduk non permanen adalah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili.
Sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
Pendaftaran penduduk non permanen, dapat dilakukan secara daring melalui https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id.
Pendaftaran penduduk non permanen, juga dapat bekerjasama dengan mitra seperti rukun tetangga/rukun warga/kelian dinas /desa/ kelurahan, pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kost/ apartemen/asrama, yayasan yang bergerak di bidang sosial, perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga, dan mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
Untuk jumlah penduduk non permanen di Bali tahun 2024, mencapai 126.425 orang. Mereka tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Terbanyak di Kabupaten Badung sebanyak 65.565 orang. Disusul Kota Denpasar 41.839 orang. Kemudian Kabupaten Buleleng 9.388 orang, Kabupaten Karangasem 7.492 orang, Kabupaten Tabanan 1.184 orang, Kabupaten Jembrana 739 orang, Kabupaten Gianyar 131 orang, Kabupaten Klungkung 53 orang, dan Kabupaten Bangli 34 orang.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan pada saat arus balik pasca libur Lebaran pihaknya akan melakukan penjagaan ketat untuk menjaring duktang yang tidak jelas tujuannya.
Baik itu di Pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, maupun pintu masuk Bali lainnya. Sebab, tidak menutup kemungkinan saat pemudik pulang hanya dua orang, namun sekembalinya dari kampung halaman membawa sanak saudaranya maupun rekannya ke Bali.
“Kami bersama Satpol PP Jembrana bersinergi dengan petugas gabungan lainnya, akan melakukan penebalan di Pelabuhan Gilimanuk,” tegasnya.
Selanjutnya, 10 hari setelahnya Satpol PP kabupaten/kota melaksanakan operasi pendataan duktang bersama dengan kecamatan, desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan pendatang, dan penanggung jawabnya dalam rangka antisipasi. Jangan sampai pendatang baru tidak memiliki skill dan tujuan jelas yang berpotensi dapat menumbulkan masalah sosial dan gangguan ketertiban di Bali.
“Ini sebagai upaya kami dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Bali. Mengingat Bali itu merupakan destinasi wisata dunia, jangan sampai ada sorotan di Bali itu banyak pengangguran,” tandasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa Bali tidak anti dengan duktang. Namun sidak ini untuk mengantisipasi timbulnya masalah sosial yang muncul.
“Tidak menutup kemungkinan masalah sosial itu muncul karena duktang, yang datang itu tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki skill, sehingga memunculkan masalah baru,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar para duktang mempersiapkan diri dengan melengkapi identitas diri, skill, dan juga ada penjamin saat berada di Bali. (*)
