TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan baru di era pemerintahanya.

Terlebih di bidang pendidikan, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini sempat melarang sekolah memberangkatkan siswanya study tour.

Kini, terbaru Dedi Mulyadi membuat aturan baru mengimbau agar para orang tua murid tidak boleh mengantarkan apalagi menunggu anaknya di sekolah.

Kebijakan baru Dedi Mulyadi pasca dilantik jadi Gubernur Jawa Barat ini menimbulkan pro dan kontra.

Berikut 6  Kebijakan Dedi Mulyadi yang Viral disorot

1. Larang Study Tour

Dedi Mulyadi tak segan-segan memecat kepala sekolah yang masih memberangkatkan siswanya study tour.

Melalui unggahannya di Instagram, Selasa (25/2/2025), Dedi Mulyadi tegas melarang karena berkaitan dengan aspek pembebanan ekonomi kepada orang tua dan risiko keselamatan siswa.

Dedi Mulyadi menuturkan bahwa larangan itu bukan terkait swafoto atau perpisahan siswa.

Menurutnya, banyak orang tua yang terpaksa berutang untuk membiayai study tour anak mereka. Pada akhirnya, kondisi ini menambah beban ekonomi keluarga.

Dedi menekankan bahwa kegiatan perpisahan tetap bisa dilaksanakan, namun dengan cara yang lebih kreatif dan tanpa biaya besar.

Seperti halnya, organisasi siswa atau OSIS mengelola kegiatan di sekolah dengan menampilkan berbagai karya seni seperti musik, tari, dan sastra.
 
"Siswa bisa mengumpulkan iuran secara wajar di antara mereka sendiri tanpa melibatkan sekolah sebagai institusi yang melakukan pungutan,” jelasnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah bukan soal perayaan kelulusannya, tetapi bagaimana siswa mempersiapkan masa depan.

"Tantangan terberat bukan sekarang, tapi nanti saat mereka mencari pekerjaan dan harus menata hidup. Jangan sampai mereka tumbuh menjadi pribadi yang hanya suka berpesta dan menghambur-hamburkan uang orang tua,” ujarnya.

Namun belum lma ini, sejumlah pengusaha travel dan pariwisata mengkritik kebijakan pelarangan Dedi Mulyadi.

Pasalnya larangan ini akan mematikan ekonomi mereka yang juga bergantung pada study tour.

Hingga saat ini, perwakilan Asita belum melakukan perbincangan lebih lanjut dengan Gubernur Jawa Barat 2025-2030 tersebut.

2. Hapus Wisuda TK SD, SMP

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna menghapus wisuda TK dan SMP selain larangan study tour. 

Aturan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi kepada Bupati Bandung di acara hari kedua retreat di Magelang yang direkam dan diposting di Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (22/2/2025).

“Ada keluhan, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan minta dihapus. Pak Bupati berani enggak?” ujar Dedi kepada Dadang Supriatna.

“Siap, berani,” jawab Dadang Supriatna.

Dedi mengungkapkan, biaya wisuda siswa TK dan SD tersebut membebani. 

Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, minta dihapuskan.

Nantinya Kang Dedi siap menyiapkan anggaran guna pembangunan gedung serba guna di semua sekolah di Jabar.

Gedung serba guna tersebut kata Dedi juga bisa dipakai untuk pertunjukkan di luar kelulusan siswa.

Misalnya untuk pertunjukkan tari sekolah, musik, menonton film berkualitas bersama murid, dan kegiatan positif lainnya.

 3. Larang Buat Buku Kenangan

Dedi Mulyadi sempat melarang aksi para murid yang mengeluarkan banyak uang untuk buku kenangan alias Buku Tahunan.
 
Kang Dedi syok saat mengetahui harga Buku Tahunan siswa yang selama bertahun-tahun bak jadi tradisi.

"Jadi album kenangan itu mahal juga. Kami para guru sudah menyarankan, yang tadinya barang cetakan (foto) ganti aja sama digital. Itu antara Rp150 ribu sampai Rp450 ribu album kenangan," ungkap Asep Mulyana.

"Oh jadi anak-anak punya album kenangan? oh itu, saya menyimpan seluruh Ni Hyang di akun saya, tidak di album karena album mah suka hilang. Oh itu yang diributin itu album kenangan, saya baru tahu," ujar Kang Dedi.

Menurut Pak Asep, buku dan foto kenangan para siswa sejatinya bisa dialihkan dengan menyimpannya di media digital saja alih-alih cetak.

Hal itu bisa memangkas biaya pembuatan.

Setuju dengan hal tersebut, Dedi pun meminta agar para siswa tidak lagi mencetak buku tahunan melainkan mengalihkannya dengan media penyimpanan digital.

"Dan album kenangan itu mahal?" tanya Kang Dedi.

"Ya dari Rp150 ribu sampai Rp450 ribu per anak. Karena ada kelas ada, angkatan ada," ujar Asep.

"Setiap anak punya album kenangan dalam bentuk cetakan harganya Rp150 ribu sampai Rp450 ribu, ya susah atuh mahal," kata Kang Dedi.
 
4. Aturan Biaya Praktek Renang

Dedi Mulyadi bereaksi setelah viral postingan seorang guru melakukan praktek renang kepada siswa SD di halaman sekolah.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi setelah sejumlah orangtua murid disebut memprotes adanya dugaan pungutan biaya untuk kegiatan pelajaran renang.

Terkait hal ini, Dedi Mulyadi menyampaikan kritikannya dan menyebut jika guru tersebut tidak mengerti esensi pendidikan.
 
Ia menjelaskan, larangan yang ia sampaikan itu bukan soal renangnya.
 
Melainkan soal biaya renang yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.

Demul pun menegaskan bahwa keluhan orangtua bukan soal renangnya, tapi soal biayanya.

"Saya sampaikan bahwa keluhan orangtua selama ini bukan mengeluhkan renangnya, tapi mengeluhkan kolektifitas pembelian tiket renang yang dikoordinatorkan oleh guru, yang bekerja sama dengan kolam renang," bebernya.

Sehingga menurut Demul, seharusnya kegiatan berenang bisa tetap dilakukan asal guru tidak ikut campur dalam pembayaran.

"Jadi guru bisa tetap melakukan kegiatan renang, tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup Anda tunggu saja di kolam renangnya, mereka membeli tiket sendiri dan datang dengan sendirinya penuh kesadaran," ungkap Kang Dedi.

Ia juga menegaskan, jangan sampai kegiatan renang ini menjadi hal yang wajib apalagi jika orangtua tidak memiliki biaya.

5. Siapkan Pengacara di Sekolah Jika Siswa Melawan

Dedi Mulyadi tampak gusar dengan curhatan kepala sekolah soal kelakuan para siswa yang tak lagi patuh pada guru.

"Jadi sekarang anak-anak itu sama gurunya patuh enggak sih?" tanya Kang Dedi.

"Ya itu makin menurun tingkat kepatuhan. Biasanya orang tua mengandalkan guru. Sekarang ke guru juga kepatuhannya (murid) makin tahun makin sini pak (kecil). Saya kan jadi guru dari tahun 88, sekarang 2025, perbedaannya jauh sekali (soal kepatuhan murid)," akui Asep.

Karenanya, agar para murid di Jabar bisa kembali mematuhi guru, Kang Dedi akan membuat aturan baru.

Yakni orang tua siswa akan diminta menandatangani perjanjian agar para guru bisa menghukum murid yang melanggar undang-undang pendidikan nasional.

"Jadi nanti di penerimaan siswa baru, itu akan ada surat pernyataan dari orang tua bahwa dia tidak akan melakukan tuntutan apapun pada sekolah, manakala sekolah mengambil tindakan yang super tegas terhadap siswa yang tidak mematuhi aturan pendidikan sesuai UU pendidikan nasional," ungkap Dedi Mulyadi.

Tak hanya itu, Kang Dedi bahkan bakal menyiapkan pengacara di setiap sekolah.

"Dan kami nyiapin pengacara untuk sekolah-sekolah, saya nyiapin pengacara ke sekolah apabila ada kriminalisasi," ujar Kang Dedi.

"Seluruh kepala sekolah di Jawa Barat, selama Anda melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan, jangan khawatir. Dan jangan khawatir menghadapi orang tua dan siswa yang melakukan gugatan terhadap para kepala sekolah, para guru, akibat tindakan gurunya demi kepentingan pendidikan. Kami Gubernur Jawa Barat akan melindungi, akan membiayai sekolah-sekolah," sambungnya.

6. Larang Orang Tua Murid Mengantar ke Sekolah

Terbaru, Dedi Mulyadi mengimbau agar para orang tua murid tidak boleh mengantarkan apalagi menunggu anaknya di sekolah.

Aturan baru itu dibuat agar mengantisipasi wali murid agar tidak menimbulkan tuduhan negatif terhadap sekolah.

"Saya tidak mau ke depan anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah, orang tuanya kumpul di depan kelas," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, dikhawatirkan orang tua murid saling membicarakan dan mengintervensi guru.

"Mereka saling ngomongin satu sama lain, membuat klub di kelas mengintervensi gurunya, nanti mengatur guru, yang akhirnya bisa menimbulkan keributan," ungkapnya.

Menurutnya, segala yang berada di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seorang guru.

Sehingga, orang tua murid tidak turut campur dalam proses pendidikan yang sedang berlangsung.

"Di sekolah tuh udah urusan guru, nanti di sekolah kasih pagar yang tinggi kasih gembok kunci gak boleh selama pembelajaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi juga meminta agar tidak ada lagi motor yang menumpuk di depan sekolah.

"Orang tua murid harus pulang. Tidak boleh ada tumpukan motor di depan sekolah, kenapa? mengganggu," ujarnya.

Nanti malah pada bertengkar. Siapa yang jadi korban? Ya kita semua. Ini penting, ini orang Sunda apa, salah satu contoh budaya yang harus diubah di Jawa Barat," tutup Dedi Mulyadi.

(*)

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com