TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) masih mendalami dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas vonis ringan terdakwa Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.

Anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa hingga saat ini KY masih mengumpulkan informasi dan bukti sebelum mengambil kesimpulan. 

“Hingga saat ini, KY masih melakukan pendalaman untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim,” ujar Fajar dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025). 

Pemeriksaan terhadap pelapor juga akan dijadwalkan ulang karena yang bersangkutan berhalangan hadir pada panggilan sebelumnya.

Hukuman diperberat

Sementara itu, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta telah memperberat hukuman terdakwa HM menjadi 20 tahun penjara dalam putusan banding. 

Sebelumnya majelis hakim PN Jakpus menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa. 

KY menegaskan bahwa vonis yang lebih berat ini tidak otomatis menandakan adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim tingkat pertama.

"Barangkali majelis hakim di tingkat banding memiliki keyakinan berbeda dengan majelis hakim tingkat pertama setelah melihat putusan beserta bukti-bukti, serta memori banding yang diajukan oleh JPU,” pungkas Fajar.