TRIBUNJATIM.COM - Gunawan (30) merupakan satu di antara korban proyek pembangunan perumahan mewah yang kini mangkrak.

Perumahan mewah itu berada di kawasan Bandung Utara (KBU), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, bernama Pramestha Mountain City.

Kerugian konsumen atas mandeknya pembangunan perumahan di dataran tinggi Dago ini ditaksir mencapai Rp 1 triliun.

Ada 184 konsumen yang sudah memesan hunian mewah dengan harga ratusan juta rupiah hingga Rp 3 miliar per unit sejak tahun 2017.

Puluhan konsumen kemudian membentuk sebuah paguyuban bernama Paguyuban Korban Penipuan Pramestha Dago untuk menuntut hak mereka.

“Total ada 184 konsumen. Kalau dirata-rata pakai angka Rp 1 miliar per unit rumah, antara yang sudah lunas dengan yang masih berjalan cicilan KPR, atau yang baru bayar DP dikali 184 mungkin, ditotal kerugian bisa hampir Rp 1 triliun," ungkap Ketua Paguyuban, Alfons Kurniawan saat ditemui di lokasi, Senin (8/10/2024), melansir dari Kompas.com.

“Milik saya Rp 3,2 miliar, tapi bangunannya setengah jadi pun enggak. Bahkan para tukang-tukangnya enggak dibayar. Bangunan kami akhirnya terbengkalai,” ujar Alfons.

Alfons menjelaskan, pembangunan telah dimulai pada 2017 dan developer menjanjikan rampung dalam waktu paling lama dua tahun.

Namun, ternyata mangkrak sampai saat ini.

Tidak sedikit konsumen yang sudah melunasi pembayaran, tapi mereka belum juga bisa menempati hunian yang dijanjikan.

Seperti Gunawan asal Kota Bandung.

Gunawan mengatakan, sengaja membeli rumah di Pramestha Mountain City untuk hunian pribadi pada 2018 seharga Rp 990 juta.

Gunawan yang sudah melunasi pembayaran rumah, kini kebingungan harus tinggal di mana.

Mau tak mau, dia harus serumah dengan orangtuanya menunggu proses hunian yang sudah dia lunasi selesai.

“Kita dijanjikan hunian yang mewah, dengan pemandangan dan udara yang asri, proses pembangunannya juga cuma dua tahun. Tapi sampai sekarang kita malah gigit jari,” tutur Gunawan.

Gunawan mengaku mulai resah lantaran terungkap bahwa sertifikat rumah mereka ternyata tidak dikuasai bank.

Pengembang diduga kuat telah menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan ke sebuah bank.

Bukan hanya persoalan keuangan yang acak-acakan, developer perumahan mewah ini juga dinilai serampangan ketika membuat fasilitas jalan dan drainase.

“Kontur jalannya curam sekali, enggak layak untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Tetangga saya bahkan pernah mengalami kecelakaan sampai harus dioperasi gara-gara jalan menurun. Belum lagi drainasenya yang tidak dibuat. Akibatnya tahun lalu ada longsor yang merusak beberapa bangunan rumah,” kata dia.

Atas kerugian yang mereka alami, paguyuban akhirnya melakukan upaya-upaya legal untuk menuntut kembali hak-hak mereka.

“Sekarang sedang proses PKPU di Pengadilan Niaga. Yang mengajukan PKPU sebanyak 72 orang dengan total kerugian Rp 302 miliar,” tambah Alfons.

“Kita juga sudah melapor ke kepolisian. Sekarang sedang proses, semoga lekas diadili,” lanjut Alfons.

Kompas.com sudah berupaya mendatangi kantor marketing perumahan tersebut.

Namun, kantor kosong dan tidak ada siapa pun karena para pekerja telah resign.

Kompas.com juga telah berupaya menghubungi Direktur Pramestha Mountain City, Heryawan, tapi dia tidak merespons.

Sementara, Kasi humas Polres Cimahi, Iptu Mochamad Gofur Supangkat, mengatakan, telah menerima laporan para korban dan kasus ini sedang dalam penyelidikian.

"Laporannya sudah kami terima, sekarang sedang ditangani. Mohon bersabar ya," ujar Gofur.

Kasus Lainnya

Sementara itu, proyek pembangunan Balai Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), yang dimulai pemdes setempat sejak 2019 lalu, mangkrak hingga saat ini, Minggu (28/7/2024).

Pemdes Sekaran dan masyarakat Desa Sekaran pun tak punya balai desa.

Sebab, balai desa yang lama sudah dirobohkan, seiring dimulainya pembangunan balai desa baru tersebut.

Pantauan di lapangan, proyek pembangunan Balai Desa Sekaran senilai Rp 450 juta itu memang mandek.

Tak ada pekerjaan lagi. Yang terbangun baru fondasi dan rangka joglo empat tiang.

Lebih dari itu, pemandangan sekitar bakal Balai Desa Sekaran baru itu, adalah puing-puing bekas bangunan Balai Desa Sekaran yang lama.

Puing-puing itu dirimbuni semak.

Salah satu warga Desa Sekaran menyebut, masyarakat setempat sudah berkali-kali menanyakan kapan pembangunan Balai Desa Sekaran itu akan rampung.

Namun, tak ada jawaban konkret.

"Kades (kepala desa, red) kami tidak pernah mau menjawab atau membahas," tutur warga yang enggan disebut namanya ini, Minggu (28/7/2024) siang.

Dia dan warga Desa Sekaran yang lain pun ganjil hati dengan Kades Sekaran.

Sebenarnya apa masalah yang memicu pembangunan Balai Desa Sekaran tak segera rampung.

"Sesungguhnya, kami tak tahu masalahnya juga tidak mengapa. Yang penting, pembangunan Balai Desa Sekaran itu mbok (seharusnya) segera diselesaikan," tuturnya.

Sunarso, Kades Sekaran belum memberi tanggapan terkait proyek pembangunan balai desanya yang mandek ini.

Konfirmasi yang dikirimkan, belum direspons.

Sementara itu, Purhadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sekaran mengatakan, pihaknya tak tahu menahu ihwal pembangunan balai desanya yang kini mangkrak.

“Saya tidak pernah diajak koordinasi terkait pembangunan Balai Desa Sekaran. Semuanya, yang tahu adalah kades," kata Purhadi.