BANJARMASINPOST.CO.ID – Berikut ini adalah Kunci Jawaban dan Soal mata pelajaran (mapel) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA/SMK/MA, halaman 87 Kurikulum Merdeka.

Soal yang dibahas adalah soal tentang istilah penting Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Unit 2 Hubungan Antarregulasi.

Soal dan jawaban dapat dijadikan bahan belajar dirumah untuk siswa dalam pembelajaran kurikulum merdeka.

Adapun materi pada buku paket kurikulum merdeka diantaranya Bagian 1 Pancasila, Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika dan Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berikut selengkapnya soal dan jawaban pelajaran PPKN Kelas 11 SMA/ MA / SMK pada kurikulum merdeka belajar halaman 87 terkait soal tentang Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Unit 2 Hubungan Antarregulasi dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Uji Pemahaman

a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Kunci Jawaban

a. Hierarki adalah susunan suatu hal yang mengemukakan sebagai berada di 'atas', 'bawah', atau 'tingkat yang sama' dengan lainnya.

Hubungan antarregulasi adalah hubungan yang mengatur tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan.

b.  Contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu sendiri, maka jawabannya adalah regulasi UU.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki.

Tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.

Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Jadi, antarperaturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus “harmonis” dan memiliki korelasi yang positif.

Sekadar contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah.

c. Hierarki dan hubungan antarregulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tatanan di berbagai regulas