TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Simak pembahasan mengenai soal dan jawaban untuk pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 11 SMA / SMK / MA halaman 87.

Pada soal latihan halaman 87 istilah penting Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Unit 2 Hubungan Antarregulasi

Untuk pelajaran PPKN kelas 11 SMA / SMK / MA  terdiri dari  4 Bagian diantaranya Bagian 1 Pancasila, Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika dan Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Siswa dapat memanfaatkan ulasan soal dan jawaban sebagai referensi dan bahan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. 

Yuk simak pembahasan soal dan jawaban pelajaran PPKN  Kelas 11 SMA / SMK / MA istilah penting Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Unit 2 Hubungan Antarregulasi serta beberapa sumber :

Uji Pemahaman

a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Kunci Jawaban

a. Hierarki adalah susunan suatu hal yang mengemukakan sebagai berada di 'atas', 'bawah', atau 'tingkat yang sama' dengan lainnya.

Hubungan antarregulasi adalah hubungan yang mengatur tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan.

b.  Contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu sendiri, maka jawabannya adalah regulasi UU.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki.

Tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.

Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Jadi, antarperaturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus “harmonis” dan memiliki korelasi yang positif.

Sekadar contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah.

c. Hierarki dan hubungan antarregulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tatanan di berbagai regulasi.

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran Whatsapp

Cek Informasi Tentang Kunci Jawaban Lainnya Disini

(*)