TIMESINDONESIA, BANDUNG – Dalam upaya mendorong pelaku usaha di Jawa Barat untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnisnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Bimtek yang dilaksanakan pada hari Rabu (18/9/2024) turut memperkenalkan aplikasi PRISMA sebagai alat bantu bagi perusahaan dalam melakukan uji tuntas HAM.

Aplikasi PRISMA yang merupakan singkatan dari Pengukuran Risiko dan Indikator Strategis Mengelola Aspek Hak Asasi Manusia, dirancang untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM dalam operasional bisnis mereka. 

Dengan menggunakan indikator-indikator yang komprehensif, aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap praktik bisnisnya terkait HAM.

Kepala Subbidang Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Yuniarti Kurniasari, menjelaskan bahwa PRISMA menyediakan 130 item pertanyaan dengan 12 indikator utama yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi kerja, privasi, hingga hubungan dengan masyarakat adat. 

“Dengan menggunakan PRISMA, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana komitmen mereka terhadap HAM dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja HAM,” ujar Yuniarti Kurniasari, pada Senin (23/9/2024). 

Ketua KADIN Jabar Cucu Sutara menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam bisnis tidak hanya penting untuk menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan kompetitif. 

“Perusahaan yang menjunjung tinggi HAM akan lebih menarik bagi investor dan konsumen,” tegas Cucu. (*)