MEDAN - Pengamat olahraga Fahmy Fachrezzy, mengkritik persiapan PON Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Dia mengkritik soal kesiapan venue hingga jumlah cabang olahraga (Cabor) yang terlalu banyak.
Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ itu menyampaikan perlunya pembinaan atlet yang bersifat kesinambungan. Pembinaan tersebut perlu terstruktur dan sistematis.
“PON harus bersifat berkesinambungan, sehingga pelatih dan pengurus perlu menyusun program dari Popnas, Pomnas, PON, hingga Asian Games di masa depan. Ini akan membuat pembinaan atlet lebih terstruktur dan sistematis,” kata Fahmy, Sabtu (24/8/2024).
Kemudian, hal yang penting adalah soal sarana dan prasarana yang disediakan oleh panitia. Termasuk soal venue yang harus sudah clear sebelum PON Aceh Sumut dimulai pada 8 hingga 20 September.
“⁠Hal yang sangat penting sarana dan prasarana yang disediakan oleh panitia, termasuk venue itu harus sudah clear. Karena sejauh ini panitia belum siap, keteteran dalam mempersiapkan venue, makanya harus Ada evaluasi mendalam terhadap persiapan panitia dan venue,” ujarnya.
Karenanya ia menyarankan panitia lebih ekstra dalam mempersiapkan venue di Aceh-Sumut. Sebab berdampak besar pada kualitas pertandingan dan penyelenggaraan.
Kemudian, Pelatih Aerobic Gymnastics DKI Jakarta itu, mengkritik ada kepentingan tuan rumah untuk mendapatkan mendali. Selain itu, nomor lomba pun harus disesuaikan dengan tuan rumah. “Saatnya bagi Indonesia untuk memberantas oknum yang melakukan hal seperti ini,” ujarnya.
Fahmy mengkritik soal jumlah cabang olahraga yang dietapkan KONI terlalu banyak. Seharusnya yang diikutkan hanya cabang-cabang yang juga ada di Asian Games dan Olimpiade. “Hal ini agar sejalan dengan program pembinaan atlet untuk cabang-cabang olahraga,” ujarnya.
Cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON Aceh Sumut jauh lebih banyak dibandingkan pagelaran beberapa PON sebelumnya. Bahkan Fahmy pun membandingkan dengan pekan olahraga nasional di Malaysia.
Dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah cabang olahraga di PON terus meningkat dari Riau dengan 43 cabang, Jabar dengan 44 cabang, Papua dengan 37 cabang, dan tahun ini mencapai 65 cabang. Menurutnya, hal itu terlalu banyak dibandingkan Malaysia memiliki 32-38 cabang.