TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ajaran 2024/2025 memaksa masyarakat untuk memilih semua sekolah yang berada di jalur zonasi.

Hal itu dibeberkan Ketua PPDB Balikpapan Ganung Pratikno, saat menjadi salah satu narasumber dalam program Titik Temu Tribun Kaltim bertajuk Titik Temu PPDB Bikin Deg-degan, Selasa (2/7/2024).

Dengan membuka peluang pemerataan akses pendidikan ini, diharapkan dapat mengantisipasi potensi ketimpangan zonasi sekolah yang masih banyak ditemui di kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Untuk diketahui ketersediaaan SMP Negeri yang ada di Balikpapan hanya sekitar 26 bangunan, sementara SD Negeri tersedia hingga 137 bangunan.

Adapun total lulusan SD sebanyak 11.200 siswa, dengan daya tampung SMP negeri sebanyak 7.100 siswa.

"Tahun sebelumnya, mereka (siswa-siswi) dipersilakan mendaftar ke sekolah negeri sesuai pilihannya. Tahun ini kita ada perubahan, dengan wajib untuk memilih semua sekolah sesuai dengan zonasi," ujarnya.

Misalnya, Ganung mengambil contoh di zona Balikpapan Utara yang ada terdapat 6 SMP. Maka peserta didik harus memilih ke enam sekolah tersebut, mulai dari SMP 20, SMP 17, SMP 15, SMP 11, SMP 20, dan SMP 16.

"Kalau dulu peserta didik harus memilih sebanyak-banyaknya 4 atau 3. Sehingga Balikpapan Utara yang banyak dipilih pasti SMP 11, SMP 15, SMP 17, sementara SMP 20 dan SMP 16 jarang peminat. Sehingga ketika PPDB selesai, terjadilah kekosongan bangku sekolah," bebernya.

Nantinya, dengan penerapan sistem tersebut, maka siswa/siswi tidak perlu melakukan cabut berkas apabila gugur masuk di sekolah pilihan pada urutan pertama.

"Sistem akan otomatis berpindah ke sekolah pilihan berikutnya. Jadi enggak perlu cabut berkas," kata Ganung.

Penerapan sistem ini, ia menerangkan, melihat adanya fakta di lapangan yang banyak ditemukan ketimpangan di sekolah negeri yang masih senjang kualitasnya.

Persisnya, masyarakat berebutan untuk hanya mau masuk di sekolah-sekolah negeri yang dianggap unggul atau favorit. Akibatnya sekolah yang bukan menjadi pilihan mereka tidak terisi penuh oleh murid.

"Sekarang semua sekolah sama dan merata, itu yang perlu diketahui sama publik. Sehingga tahun ini kita terapkan sistem tersebut, agar semua sekolah nanti bisa terisi," tandasnya. (*)