TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepala BPTD Kelas 2 Lampung Bambang Siswoyo mengaku sterilisasi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan nomor 91 tahun 2024 tentang zonasi di kawasan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

"Karena ini Peraturan Menteri Perhubungan nomor 91 tahun 2021 sudah 2 tahun, jadi intinya ini perlu diterapkan karena tidak hanya di Bakauheni nanti di Merak pun juga akan diterapkan. Merak juga sekarang persiapan," ujarnya, Jumat (21/6/2024).

Ia mengaku tidak tahu ada berapa jumlah organisasi pengurus truk yang ada.

"Semisal nanti ada perwakilan yang dituakan, paling tidak itu untuk komunikasi ke depannya lebih mudah,"

"Biar tidak semua harus kita akomodir, kalau semua ya susah.

Ia menjelaskan, jika nanti ada yang diakomodir itulah yang diberi kepercayaan, jangan sampai kartu (free pass) dipindahtangankan.

Ia sudah mendengar tuntutan petruk yakni ingin mengawal truk sampai ke dalam dermaga hingga masuk ke kapal.

"Makanya kalau paling tidak mereka ini sudah ada wadahnya untuk berkomunikasi dengan pihak ASDP," tukasnya.''

Surat Tak Digubris ASDP

Penyebab ratusan pengurus penyeberangan truk (Petruk) menggelar unjuk rasa menuntut akses masuk ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan akibat surat tak digubris PT ASDP Indonesia Ferry (persero).

Wakil Ketua Petruk, Edi Manaf menyampaikan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah pernah melakukan mediasi dengan PT ASDP Cabang Bakauheni.

Namun tak digubris, hingga akhirnya mereka menggelar aksi demonstrasi.

"Kita sudah melayangkan surat tapi tidak ada kepastian. Dengan diskusi tadi, kami selaku mewakili kawan-kawan belum bisa berbicara banyak disini mengiyakan atau tidak karena keputusan itu akan diambil bersama-sama dengan kawan-kawan pengurus," kata Edi, Jumat (21/6/2024).

Ia mengatakan, para pengurus pada dasarnya tidak menolak sterilisasi yang diterapkan di Pelabuhan Bakauheni selama ada pemberitahuan.

"Jadi kami ke depan menginginkan apapun yang sterilisasi pihak ASDP tolong dikonfirmasikan ke kami, jangan semaunya sendiri jadi tidak ada miskomunikasi," 

"Kami selaku mewakili perusahaan truk logistik itu bukan semata-mata hanya untuk memantau mobil naik kapal, tapi banyak regulasi lain yang harus kami jalankan," ujarnya.

Disinggung mengenai kerugian materi yang timbul akibat penerapan kebijakan sterilisasi Pelabuhan Bakauheni, ia menjawab tidak ada.

"Kerugian secara materi tidak ada, tapi dengan berjalannya sterilisasi menurut kami belum bisa kami terima. Karena kami harus bertemu dengan supir langsung," katanya.

"Karena 50 persen pengguna truk di Pelabuhan Bakauheni banyak memakai nota," sambungnya.

Disinggung apa yang menjadi keinginan para demonstrasi, pihaknya meminta kembalikan akses seperti semula, dan pihaknya dibina seperti apa mekanisme zona mana yang tidak bisa dilalui.

Andaikata keinginan demontrasi tidak diakomodir oleh pihak ASDP, pihaknya akan mencoba membangun hubungan antara kedua belah pihak.

"Kami coba membangun chemistry dengan ASDP seperti apa kedepan. Kami juga akan berbenah selaku organisasi yang dituakan kawankawan pengurus truk yang akan mengkoordinir meminta secara legalitas," 

"Kalau bisa kesepakatan MoU yang baku jangan ganti kepala cabang ganti kebijakan," tukasnya.

Satu Pintu Tol Gate Patah

Akibat demonstrasi ratusan pengurus penyeberangan satu pintu tol gate patah di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Ratusan pengurus penyeberangan truk menggelar aksi demonstrasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat (21/6/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, ratusan pengurus penyeberangan truk menggelar aksi demonstrasi di perempatan jalan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, sekira pukul 13.30 WIB.

Lalu demonstran bergerak mengendarai sepeda motor menuju pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Sekira pukul 14.00 WIB, massa berkumpul di lajur menuju Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (persero) cabang Bakauheni.

Terlihat polisi ikut mengawal jalannya aksi demontrasi ratusan pengurus penyeberangan truk tersebut

Polisi mengarahkan para demonstran untuk bermediasi di Kantor KSKP Bakauheni.

Aksi demontrasi itu merupakan buntut kekecewaan para pengurus truk atas penerapan kebijakan oleh Manajer Operasional ASDP Cabang Bakauheni yang biasa disebut 02.

"Besok pengurus mau aksi tentang kebijakan ASDP yang dianggap merugikan pengguna jasa yang berujung protes keras," 

"Tidak hanya itu, sesama petugas sering terjadi selisih paham di lapangan. Hal ini semenjak pergantian 02 baru," bunyi pesan berantai yang diterima.

Perwakilan pengurus truk sudah melakukan mediasi di lobi Kantor KSKP Bakauheni.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)