TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaliwungu Selatan sempat tersendat. Bukan karena distribusi makanan berhenti, melainkan akibat persoalan finansial yang belum tuntas di balik layar.
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Protomulyo 1 resmi dihentikan sementara setelah muncul tunggakan pembayaran kepada sejumlah pemasok bahan pangan.
Penutupan ini menjadi langkah darurat sembari menunggu kewajiban pihak terkait diselesaikan.
Baca juga: Disentil Soal Pemborosan, BGN Ungkap Alasan Borong Motor Listrik: MBG Sulit Sampai ke Desa Terpencil
Koordinator SPPG wilayah Kabupaten Kendal, M. Faris Maulana, memastikan bahwa penghentian operasional ini tidak serta-merta menghentikan program MBG bagi masyarakat.
“Seluruh penerima manfaat yang sebelumnya disuplai dari SPPG Protomulyo 1 masih tetap mendapat MBG,” jelasnya.
Distribusi makanan kini dialihkan ke SPPG lain di wilayah tersebut, sehingga ribuan penerima manfaat tetap terlayani tanpa terputus.
Program MBG di kawasan ini menjangkau total 3.425 penerima manfaat. Mereka terdiri dari siswa di 12 sekolah, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Meski dapur utama berhenti beroperasi sementara, skema distribusi alternatif memastikan kebutuhan gizi kelompok tersebut tetap terpenuhi.
Faris menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukan berasal dari Badan Gizi Nasional maupun pihak SPPG.
“Permasalahan ada di Koperasi Merakyat yang memiliki tanggungan utang ke supplier. Ini yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, aliran dana dari BGN ke SPPG berjalan lancar dan tepat waktu. Namun, masalah muncul di tingkat koperasi yang belum melunasi kewajibannya kepada para pemasok.
Baca juga: Drama Motor Listrik MBG: Menkeu Purbaya Pastikan BGN Tidak Punya Anggaran Beli Motor di 2026
Kuasa hukum Koperasi Merakyat, Kusmanto, mengakui adanya keterlambatan pembayaran kepada supplier. Ia menyebut setidaknya ada dua pemasok yang belum menerima pelunasan penuh.
“Ada dua supplier yang belum terbayar penuh, yakni pemasok susu dan ayam. Nilainya masing-masing Rp141 juta dan Rp24 juta,” ungkapnya.
Total tunggakan yang menumpuk disebut mencapai ratusan juta rupiah, memicu aksi penagihan langsung oleh para supplier ke lokasi SPPG.
Ketegangan sempat terjadi ketika sejumlah pemasok mendatangi SPPG Protomulyo 1 pada awal pekan untuk menagih pembayaran.
Salah satu supplier, Faqihudin, mengungkap bahwa nilai tagihan yang belum dibayar merupakan akumulasi sejak akhir tahun lalu.
“Itu tagihan mulai bulan Desember sampai sekarang,” katanya.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir.
Baca juga: Kepala BGN Patahkan Isu Pemborosan Soal Motor Listrik, Sebut Dapat Diskon dan Hemat Rp10 Juta/Unit
Pihak koperasi kini meminta waktu untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut. Mereka menargetkan pelunasan dapat dilakukan dalam waktu dekat setelah koordinasi dengan semua pihak.
Penutupan sementara SPPG Protomulyo 1 pun menjadi langkah penyeimbang agar persoalan finansial tidak semakin melebar, namun layanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Di balik program besar seperti MBG, kejadian ini menjadi pengingat bahwa rantai distribusi tidak hanya soal logistik, tetapi juga manajemen keuangan yang rapi.
Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya bisa langsung terasa bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi ribuan penerima manfaat.
***
(TribunTrends/Kompas)
