TRIBUN-TIMUR.COM - Wajo tercatat sebagai kabupaten dengan persentase rumah tangga pemilik emas atau perhiasan minimal 10 gram tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025, sebanyak 53,23 persen rumah tangga di Wajo memiliki emas dengan jumlah tersebut.
Posisi Wajo berada jauh di atas daerah lain.
Peringkat kedua ditempati Kabupaten Sidrap dengan 49,95 persen, disusul Soppeng 45,23 persen, Pangkep 44,80 persen, Kepulauan Selayar 40,97 persen, Maros 36,97 persen, Barru 36,71 persen, dan Kota Parepare 33,60 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Pinrang mencatat 33,31 persen, Enrekang 30,37 persen, Bantaeng 30,32 persen, Bone 25,81 persen, Kota Palopo 25,39 persen, dan Kota Makassar 25,35 persen rumah tangga pemilik emas minimal 10 gram.
Daerah dengan persentase di bawah rata-rata provinsi antara lain Luwu Timur 20,77 persen, Jeneponto 20,64 persen, Gowa 20,03 persen, Bulukumba 18,70 persen, Takalar 18,60 persen, Sinjai 17,43 persen, Toraja Utara 17,28 persen, Luwu Utara 16,63 persen, Luwu 14,01 persen, dan Tana Toraja sebagai daerah terendah dengan 11,09 persen.
Walaupun Luwu punya tambang emas, namun minat warga memiliki emas di atas 10 gram ternyata rendah.
Secara keseluruhan, BPS mencatat 27,54 persen rumah tangga di Sulawesi Selatan memiliki emas atau perhiasan minimal 10 gram.
Tingginya angka kepemilikan emas di sejumlah daerah, khususnya Wajo, setidaknya menunjukkan kuatnya preferensi masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dan penyimpan nilai.
Baca juga: Inilah Daerah Raja Emas di Sulsel, Lebih 50 Persen Rumah Tangga Simpan Perhiasan versi BPS
Tren tersebut sejalan dengan pergerakan harga emas yang terus meningkat.
Pada 27 Januari 2026, harga emas batangan Antam tercatat sebesar Rp 2.917.000 per gram.
Emas Penyumbang Inflasi
Di tengah tingginya minat masyarakat berinvestasi emas, tekanan harga komoditas ini justru menjadi faktor dominan dalam pembentukan inflasi nasional sepanjang 2025.
BPS mencatat, inflasi nasional selama tahun kalender 2025 relatif terkendali di level 2,92 persen, namun lonjakan harga emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, emas perhiasan menempati posisi teratas sebagai komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar sepanjang 2025, yakni 0,79 persen.
Secara tahunan, harga emas bahkan mengalami inflasi hingga 58,98 persen pada Desember 2025.
“Emas menjadi penyumbang inflasi bulanan sebanyak 11 kali sepanjang 2025,” kata Amalia, dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/1/2026).
Menurut Amalia, karakter inflasi di Indonesia berbeda dengan negara maju karena lebih dipengaruhi oleh sisi pasokan.
Ketika pasokan terganggu, baik akibat faktor global maupun domestik, tekanan harga akan cepat terbentuk, termasuk pada komoditas emas.
“Di Indonesia, terbukti kalau inflasinya sangat dipengaruhi oleh sisi suplai. Begitu suplai sulit maka inflasi tumbuh,” ujarnya.
Lonjakan harga emas perhiasan, kata Amalia, bersumber dari kenaikan harga emas di pasar internasional yang kemudian ditransmisikan ke pasar domestik. Kondisi ini membuat harga emas perhiasan di dalam negeri ikut melesat meski tidak dikonsumsi secara rutin oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau harga emas di pasar internasional naik, tentunya ini akan ditransmisikan ke dalam harga emas perhiasan,” jelasnya.
Pada Desember 2025, inflasi emas perhiasan secara bulanan masih berada di level tinggi, yakni 3,4 persen, dengan andil inflasi 0,07 persen.
BPS bahkan melakukan simulasi yang menunjukkan bahwa jika harga emas perhiasan tidak mengalami inflasi, maka inflasi tahunan Indonesia pada Desember 2025 hanya berada di level 2,13 persen.
“Artinya seandainya emas tidak mengalami inflasi maka inflasi Indonesia sesungguhnya pada Desember 2025 secara tahunan adalah sebesar 2,13 persen,” ujar Amalia.
Meski bukan barang konsumsi harian seperti beras atau cabai, emas memiliki bobot signifikan dalam keranjang konsumsi sebagian masyarakat, terutama kelas menengah.
Emas kerap dibeli sebagai perhiasan, tabungan nilai, maupun untuk kebutuhan sosial, sehingga kenaikan harganya memberi dampak besar terhadap inflasi.
Amalia menegaskan, andil inflasi dihitung berdasarkan perubahan harga dan proporsi konsumsi masyarakat.
Karena emas memiliki nilai transaksi tinggi, kenaikan harganya tetap berdampak besar meski frekuensi pembeliannya relatif rendah.
Selain emas, sejumlah komoditas lain turut menyumbang inflasi sepanjang 2025, antara lain cabai merah 0,18 persen, ikan segar, cabai rawit, dan beras masing-masing 0,15 persen.
Komoditas lain yang berkontribusi meliputi tarif air minum PAM, bawang merah, sigaret kretek mesin, telur ayam ras, minyak goreng, bensin, biaya sewa rumah, sigaret kretek tangan, hingga uang kuliah akademi.
Amalia juga mengingatkan bahwa inflasi tidak selalu mencerminkan harga yang dibayar masyarakat sehari-hari. Inflasi mengukur perubahan harga, bukan level harga.
“Inflasi rendah belum tentu mencerminkan level harga yang rendah,” ujarnya, mencontohkan harga minyak goreng yang relatif stabil tetapi masih berada di level tinggi.
Selain faktor emas, BPS mencatat gangguan pasokan akibat bencana turut memicu inflasi di sejumlah daerah.
Pada Desember 2025, Aceh mengalami inflasi bulanan 3,60 persen, berbalik dari deflasi 0,67 persen pada November 2025. Sumatera Utara mencatat inflasi 1,66 persen, sedangkan Sumatera Barat 1,48 persen.
“Akibat bencana mereka mengalami inflasi karena memang sulitnya pasokan bahan makanan pokok akibat terganggunya infrastruktur,” tutur Amalia.(*)