TRIBUNMADURA.COM- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ditentang warganya sendiri.
 
Kali ini sejumlah sekolah swasta di Bandung menggugat Dedi Mulyadi soal kebijakan rombongan belajar.
 
Dilansir dari TribunJabar, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, bersama tujuh organisasi sekolah swasta lainnya, resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Langkah hukum tersebut dipicu oleh terbitnya Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 yang mengatur jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri maksimal 50 siswa per kelas.

Ketua BMPS Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati menegaskan bahwa kebijakan ini berdampak ganda. Tidak hanya jumlah siswa di sekolah swasta yang menurun, tetapi jam mengajar guru pun ikut terpangkas.

"Karena jumlah murid berkurang, jam pelajaran guru otomatis berkurang. Tidak cukup untuk bisa mendapat sertifikasi,' ujarnya saat dihubungi, Jumat (8/8/2025).

Dirinya menjelaskan, untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi, seorang guru diwajibkan mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. 

Namun dengan penurunan jumlah siswa tersebut menyebabkan banyak guru tak lagi memenuhi syarat tersebut.

"Kalau untuk triwulan 1 dan 2 sertifikasi sudah cair, tapi untuk triwulan 3 dan 4 akan diverifikasi ulang. Nah, di tahap ini banyak guru yang kemungkinan gugur syarat," katanya.

Atty menyebutkan bahwa tunjangan sertifikasi bukanlah sekadar insentif tambahan, melainkan sumber nafkah utama bagi sebagian besar pendidik swasta.

"Bagi guru swasta, sertifikasi itu ibarat nyawa. Ada yang mengandalkan untuk biaya sekolah anak, cicilan rumah, bahkan kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

Tak sampai disitu, BMPS juga menyoroti proses lahirnya kebijakan tersebut yang dinilai sepihak. Pihak sekolah swasta sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun sosialisasi.

"Kami sama sekali tidak diajak bicara. Tiba-tiba kebijakan jalan, dampaknya kami yang paling kena. Kalau dari awal dilibatkan, kami bisa siapkan strategi," ujarnya.

Berdasarkan data BMPS, ratusan sekolah swasta kini menghadapi ancaman kekurangan murid. Kekhawatiran terbesar adalah terjadinya gelombang penutupan sekolah dan peralihan profesi para guru ke bidang lain.

"Kalau sertifikasi sampai hilang dan sekolah terus kekurangan murid, jangan heran kalau banyak guru memilih pindah profesi.