TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) makin memperluas penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antarnegara. Mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI, QRIS mulai bisa dipakai di Jepang.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa pihaknya bersama otoritas sistem pembayaran di Jepang telah menyelesaikan tahap sandbox atau pengujian sistem secara terisolasi dan terkendali sejak 15 Mei 2025.
“Kalau tidak ada halangan yang berarti, bisa launching penggunaan outbond itu 17 Agustus yang akan datang. Jadi orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang,” ujar Filianingsih, Rabu (21/5/2025).
Implementasi QRIS di Jepang ini merupakan bagian dari langkah strategis BI dalam memperluas ekosistem pembayaran digital lintas negara. Dengan demikian, wisatawan Indonesia tidak perlu lagi repot menukar uang tunai saat berbelanja di Jepang.
Selain Jepang, BI juga tengah mengembangkan kerja sama QRIS antarnegara dengan Tiongkok dan India. Untuk Tiongkok, pengujian telah memasuki tahap finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional antara UnionPay International China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Empat penyedia layanan pembayaran nasional – PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara – telah menandatangani perjanjian dengan UnionPay untuk mengembangkan sistem sandbox.
“Mudah-mudahan uji coba bisa dilakukan nanti di 17 Agustus yang akan datang,” kata Filianingsih.
Sementara itu, kerja sama dengan India masih berada dalam tahap diskusi teknis antara ASPI dan NPCI International India mengenai spesifikasi sistem.
“Ini sedang berjalan antara ASPI dengan NPCI International India terkait spesifikasi teknis. Mudah-mudahan juga tahun ini kita bisa lakukan implementasi,” jelasnya.
Hingga saat ini, sistem pembayaran QRIS antarnegara telah resmi digunakan di tiga negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. BI juga sedang menjajaki implementasi QRIS lintas batas dengan Arab Saudi dan Korea Selatan.
Filianingsih menyampaikan bahwa proses implementasi QRIS antarnegara tidaklah sederhana, mengingat tidak semua otoritas sistem pembayaran berada di bawah bank sentral negara mitra. Oleh karena itu, penyamaan aturan dan infrastruktur menjadi tahap awal sebelum dilakukan pengujian industri.
“Kalau kita melakukan cross-border QRIS itu yang kita lakukan antara otoritas dulu, tetapi tidak semua otoritas sistem pembayaran itu dalam bank sentral, jadi ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi menyamakan ketentuan, menyamakan infrastruktur, setelah itu baru dengan industri dan dilakukan uji coba,” terangnya. (*)
