TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pengamat mengkritik wacana kebijakan Bupati Pati Sudewo yang bakal menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. 

Untuk diketahui, sebelumnya Sudewo menyampaikan bahwa tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati belum pernah mengalami kenaikan dalam 14 tahun terakhir. Perolehan pajak di sektor ini, menurut Sudewo, lebih rendah ketimbang kabupaten-kabupaten tetangga seperti Kudus, Jepara, dan Rembang.

Karena itulah, kenaikan tarif pajak ini akan dilakukan dan diharapkan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Wacana kebijakan ini mendapat kritikan dari Direktur Institut Hukum dan Kebijakan Publik (INHAKA), Husaini.

"Kalau alasan kenaikannya karena pendapatan pajak lebih rendah dari kabupaten yang lain, kemudian karena 14 tahun tidak naik, itu tidak tepat," kata dia, Selasa (20/5/2025).

Husaini menyebut, Bupati Pati tak bisa asal-asalan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. 

Apalagi hanya karena ingin menyamakan pendapatan PPB-P2 daerah lain.

"Harusnya dilakukan riset terlebih dahulu kenapa pendapatan pajak lebih kecil daripada Jepara dan Kudus. Itu bisa dilihat dari pembangunan daerah di Kabupaten lain. Kudus mau disaingi Pati ya jauh. Industrinya bagus. Jepara juga begitu," tutur dia.

Husaini menyarankan agar Bupati Pati tidak menaikkan pajak dari masyarakat, termasuk PBB-P2 ini. Menurutnya, hal itu akan memberatkan perekonomian masyarakat.

"Sektor yang menjadi beban rakyat jangan terus ditambah. Sebaiknya pajaknya tidak dinaikkan supaya ekonominya masyarakat baik. Pajak, kan, tidak hanya PBB," ucap dia.

Menurut dia, target peningkatan pendapatan daerah jangan sampai justru menjadi beban masyarakat. Terlebih, kemanfaatan dari pajak tersebut dinilai masih minim dirasakan masyarakat. 

"Listrik untuk jalan umum saja masih banyak yang gelap dan mati. Jalan juga begitu. Jangan sombong karena bangun jalan Prawoto, Sukolilo, Wegil. Itu, kan, baru beberapa jalan yang dibangun. Yang rusak masih banyak sekali," kata dia.

Husaini menambahkan, jika memang APBD Kabupaten Pati dinilai kurang, semestinya Bupati Pati menyesuaikan diri dengan cara memprioritaskan pembangunan yang paling urgen.

"Jangan aneh-aneh. Kemarin Pendopo Kabupaten dibangun, padahal belum ada yang rusak. Kemudian trotoar mau dibangun juga. Masjid yang baru dibangun, mau dibangun lagi juga. itu kan menghamburkan duit. Manfaatnya sangat kecil untuk rakyat. Padahal pangkalan truk yang dibutuhkan tak kunjung dibangun," tandas dia. (mzk)