TIMESINDONESIA, GRESIK – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Pemkab Gresik, Jawa Timur menegaskan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat SD dan SMP Negeri bebas suap dan pungli. 

Bahkan, komitmen itu dideklarasikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada Kamis (15/5/2025).

Acara dibuka oleh Plt. Bupati Gresik, Asluchul Alif, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, S. Hariyanto, serta para kepala sekolah dari jenjang TK/PAUD, SD, hingga SMP negeri se-Kabupaten Gresik.

Plt. Bupati Gresik menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.

“Jangan sampai ada biaya tambahan dalam proses SPMB. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas. Ini adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan, dan saya bersama Pak Bupati siap mengawalnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, S Hariyanto menegaskan lima prinsip utama yang menjadi landasan pelaksanaan SPMB, yaitu objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mensosialisasikan mekanisme SPMB, tetapi juga mendeklarasikan komitmen bersama untuk menjalankan proses ini sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain pemaparan teknis pelaksanaan SPMB, acara ini juga diisi dengan pembacaan deklarasi bersama oleh seluruh peserta sebagai simbol komitmen menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan pungli dalam proses penerimaan murid baru.

"Kami berharap sistem pendidikan di daerah dapat berjalan lebih adil, bersih, dan bermartabat demi mencetak generasi penerus yang unggul dan berintegritas," ucapnya. (*)