TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Salah satu SMK di Kabupaten Banyumas mendadak menjadi perhatian publik.

Ini setelah video kegiatan di sekolah mereka menjadi viral di media sosial.

Video tersebut berisi tentang prosesi wisuda di sekolah.

Usut punya usut, ini ternyata di SMK Citra Bangsa Mandiri (CBM).

Video yang beredar pun menjadi sorotan karena dinilai mirip prosesi wisuda di perguruan tinggi.

Dalam prosesi tersebut, guru terlihat mengenakan toga dan atribut lengkap layaknya wisuda mahasiswa.

Terkait viralnya video tersebut, Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Prisillia Mutiara Sari menjelaskan, prosesi wisuda tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada siswa, guru, maupun wali murid.

Wisuda yang diikuti 326 siswa kelas 3 itu dilaksanakan di gedung serba guna milik sekolah pada Kamis (8/5/2025).

"Wisuda yang dilaksanakan merupakan bentuk rasa hormat dan penghargaan kami untuk siswa, guru, dan tentunya untuk orangtua," kata Prisillia, Selasa (13/5/2025).

Sudah Jadi Tradisi Sejak 2013

Prisillia menambahkan bahwa prosesi wisuda telah menjadi tradisi di sekolahnya sejak 2013.

Kegiatan tersebut juga termasuk dalam agenda tahunan yang telah diketahui oleh siswa dan orangtua.

"Kegiatan tersebut telah terlaksana sejak 2013."

"Artinya, sudah menjadi tradisi sekolah kami."

"Itu termasuk agenda pendidikan, sehingga orangtua dan siswa sudah mengetahuinya sejak awal," ujar Prisillia Mutiara Sari.

Wisuda tersebut selalu dipublikasikan melalui media massa maupun akun media sosial resmi SMK Citra Bangsa Mandiri.

Terkait dengan penggunaan atribut wisuda, Prisillia menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarangnya.

"Pemakaian atribut yang dipakai merupakan suatu simbol."

"Menurut kami, tidak ada Undang-undang yang melarang atau mengatur penggunaannya," kata Prisillia.

Meski demikian, Prisillia Mutiara Sari menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang bersifat membangun.

Pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi kegiatan tersebut di masa mendatang.

"Walaupun tidak ada aturan bakunya, tentu akan kami pertimbangkan dan mengevaluasi setiap kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan," pungkasnya. (*)