TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kemacetan parah yang terjadi sejak 17 April 2025 di jalur menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengundang berbagai respons dari publik. Namun, di tengah keluhan dan kritik, Sinergi Kawal BUMN justru mengajak semua pihak untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih positif.

Kemacetan disebabkan oleh proses sandar tiga kapal ekspor yang mengalami penundaan (delay) di terminal NPCT1 (New Priok Container Terminal 1). Ketiganya melakukan aktivitas bongkar muat secara bersamaan, disertai arus petikemas yang masuk dan keluar terminal dalam jumlah besar. Akibatnya, terminal mengalami kepadatan, yang merembet ke ruas jalan di luar pelabuhan dan memicu kemacetan berkepanjangan.

Namun, menurut Sinergi Kawal BUMN, peristiwa ini bukan hanya sekadar persoalan lalu lintas. Di baliknya tersimpan indikasi menggembirakan: peningkatan ekspor barang ke luar negeri yang mencerminkan tumbuhnya aktivitas perdagangan dan industri nasional. Hal ini sangat berarti di tengah tekanan ekonomi global, khususnya akibat kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia.

“Ini bukan sekadar kemacetan biasa, tapi momentum untuk mengapresiasi geliat ekspor yang meningkat. Ini berkah tersendiri bagi Indonesia di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah,” ujar  Koordinator Perkumpulan Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, mereka menilai tidak bijak jika publik serta merta menyalahkan Pelindo II, operator pelabuhan, atas kemacetan ini. Pelindo disebut telah mengambil langkah-langkah konkret dan bertanggung jawab dalam mengatasi dampak kemacetan yang terjadi.

Beberapa kebijakan responsif yang telah dilakukan Pelindo II Regional Tanjung Priok antara lain Kompensasi biaya masuk pelabuhan bagi pengguna jasa, Optimalisasi area buffer untuk parkir truk kontainer, dan Distribusi makanan untuk sopir truk yang terdampak kemacetan.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen Pelindo dalam menjaga kelancaran arus logistik sekaligus memberikan perhatian pada kenyamanan para pelaku logistik di lapangan.

Ke depan, Sinergi Kawal BUMN menilai bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta Kepolisian RI dan stakeholder pelabuhan lainnya.

Mengingat akses jalan menuju Pelabuhan Internasional Tanjung Priok saat ini semakin sempit akibat berbagai proyek pembangunan, diperlukan perluasan jalur atau pelebaran akses strategis. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan yang menjadi tulang punggung logistik dan ekonomi nasional. (*)